ruu pertambangan kalah dalam commons

Revisi UU Pertambangan Minerba dan Masa Depan Tata Revisi UU Pertambangan Minerba dan Masa Depan Tata Kelola Sektor Pertambangan Rancangan UndangUndang tentang

Contact us

ruu pertambangan kalah dalam commons

  • Revisi UU Pertambangan Minerba dan Masa Depan Tata

    Revisi UU Pertambangan Minerba dan Masa Depan Tata Kelola Sektor Pertambangan Rancangan UndangUndang tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) telah diusulkan sejak hampir 5 tahun lalu, pada 2 Februari 2015, dan menjadi Program Legislasi NasionalDalam diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) dengan tema diskusi “IsuIsu Krusial dalam RUU Energi Baru dan Terbarukan”, 23/4/2021, Akmaluddin Rachim mengatakan bahwa menghadapi kondisi tersebut, pemerintah telah menetapkan kebijakan pengoptimalan penggunaan EBT Melalui PeraturanMengawal IsuIsu Krusial dalam Rancangan UndangOligarki Tambang dan UndangUndang Minerba Meskipun, mendapat penolakan yang keras dari berbagai elemen masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dibandingkan dengan undangundang sebelumnya, ada sejumlah perubahan signifikan seperti status Izin UsahaOligarki Tambang dan UndangUndang Minerba — PWYP

  • RUU Minerba dan Arah Politik Hukum Pengelolaan SDA

    Di antara banyak isu dalam RUU Minerba, status Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang berakhir masa kontraknya, perusahaan PKP2B masih menginginkan perpanjangan kontrak, dan ada kecenderungan keinginan akan diloloskan menjadiDalam kedua aturan itu, terselip kepentingan para taipan tambang batu bara Ada pasalpasal mengenai perpanjangan izin operasi untuk perusahaanperusahaan pemegang Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B) yang kontraknya akan berakhir pada tahun iniDemi Taipan Tambang, RUU Minerba dan Omnibus LawRUU Minerba juga masih memuat pasal yang bisa mengancam hak asasi warga di sekitar kawasan tambang Dalam pasal 115, RUU tersebut menyatakan, "Setiap orang dilarang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang izin"Tim Ahli DPR: RUU Minerba Sulit Dirampungkan Periode

  • Nasib Lubang Tambang di Bawah Revisi UU Minerba

    Dalam Revisi Undangundang tersebut, Ayat (3) menjadi “Dalam pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan, pemegang IUP atau IUPK wajib: (a) memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yangBaik dalam RUU Minerba maupun Omnibus Law, pemegang PKP2B bisa memperoleh perpanjangan 20 tahun otomatis tanpa melalui lelang Di RUU Minerba, perpanjangan diberikan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), adapun di Omnibus Law dalam bentuk Perizinan Berusaha Pertambangan Khusus (PBPK)Demi Taipan Tambang, RUU Minerba dan Omnibus LawYang tidak kalah penting, RUU Minerba juga mengatur keterlibatan asing dalam pertambangan mineral dan batubara, termasuk untuk daerah “Kewajiban bagi Badan Usaha pemegang IUP Operasi ProduksiAnggota DPR: RUU Minerba Untungkan Pemerintah

  • DPR Percepat Rencana Pengesahan RUU Minerba, Ini

    Ketua Jaringan Tambang Nasional Merah Johansyah mengatakan, pasalpasal dalam draf RUU Minerba yang disahkan di Komisi VII memperlihatkan bagaimana perusahaan diberi kemudahan Di antaranya, perpanjangan otomatis bagi pemegang izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tanpa pengurangan luas wilayah dan lelangDalam kedua aturan itu, terselip kepentingan para taipan tambang batu bara Ada pasalpasal mengenai perpanjangan izin operasi untuk perusahaanperusahaan pemegang Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B) yang kontraknya akan berakhir pada tahun iniDemi Taipan Tambang, RUU Minerba dan Omnibus LawYang tidak kalah penting, RUU Minerba juga mengatur keterlibatan asing dalam pertambangan mineral dan batubara, termasuk untuk daerah “Kewajiban bagi Badan Usaha pemegang IUP Operasi ProduksiAnggota DPR: RUU Minerba Untungkan Pemerintah

  • RUU Minerba Berpotensi Naikkan Pendapatan Daerah

    Pemerintah daerah juga diuntungkan lantaran RUU Minerba juga mengatur pendelegasian kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada gubernurBaik dalam RUU Minerba maupun Omnibus Law, pemegang PKP2B bisa memperoleh perpanjangan 20 tahun otomatis tanpa melalui lelang Di RUU Minerba, perpanjangan diberikan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), adapun di Omnibus Law dalam bentuk Perizinan Berusaha Pertambangan Khusus (PBPK)Demi Taipan Tambang, RUU Minerba dan Omnibus LawBaik dalam RUU Minerba maupun Omnibus Law, pemegang PKP2B bisa memperoleh perpanjangan 20 tahun otomatis tanpa melalui lelang Di RUU Minerba, perpanjangan diberikan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), adapun diDemi Taipan Tambang, RUU Minerba dan Omnibus Law

  • Tim Ahli DPR: RUU Minerba Sulit Dirampungkan Periode

    RUU Minerba juga masih memuat pasal yang bisa mengancam hak asasi warga di sekitar kawasan tambang Dalam pasal 115, RUU tersebut menyatakan, "Setiap orang dilarang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang izin"Ketua Jaringan Tambang Nasional Merah Johansyah mengatakan, pasalpasal dalam draf RUU Minerba yang disahkan di Komisi VII memperlihatkan bagaimana perusahaan diberi kemudahan Di antaranya, perpanjangan otomatis bagi pemegang izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tanpa pengurangan luas wilayah dan lelangDPR Percepat Rencana Pengesahan RUU Minerba, IniSelain RUU Minerba, pembahasan Omnibus Law juga jalan terus Dalam kedua aturan tersebut, ada pasalpasal mengenai perpanjangan izin operasi untuk perusahaanperusahaan tambang pemegang Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B)Faisal Basri Heran, DPR dan Pemerintah Bahas RUU

  • Urgensi RUU Perlindungan Data Pribadi Guna Penegakan

    RUU Perlindungan Data Pribadi menekankan bagaimana caranya agar data privasi seseorang tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga Cyberspcace atau dunia maya adalah tempat atau media yang menyediakan penggunanya untuk melakukan halhal seperti berbagi informasi, bermain game, berkomunikasi, melaksanakan transaksi jual beli dan banyak aktivitas lainnyaUrgensi Pengaturan Mengenai Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan (M Ilham F Putuhena) 169 Volume 8, Nomor 2, Agustus 2019 melepaskan larutan super panas, kaya mineral Saat larutan ini mendingin,URGENSI PENGATURAN MENGENAI EKSPLORASI DANDalam kedua aturan itu, terselip kepentingan para taipan tambang batu bara Ada pasalpasal mengenai perpanjangan izin operasi untuk perusahaanperusahaan pemegang Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B) yang kontraknya akan berakhir pada tahun iniDemi Taipan Tambang, RUU Minerba dan Omnibus Law

  • UU Minerba, Kewenangan Kepada Daerah Bertambah

    JAKARTA – RUU Mineral dan Batubara (Minerba) dipastikan akan menguntungkan untuk pemerintah daerah Tidak hanya itu, RUU Minerba juga mewajibkan pihak asing untuk melakukan divestasi saham sebesar 51% Menurut Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman pendapatan untuk pemerintah daerah sudah diatur dalam batang tubuh RUUKetua Jaringan Tambang Nasional Merah Johansyah mengatakan, pasalpasal dalam draf RUU Minerba yang disahkan di Komisi VII memperlihatkan bagaimana perusahaan diberi kemudahan Di antaranya, perpanjangan otomatis bagi pemegang izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tanpa pengurangan luas wilayah dan lelangDPR Percepat Rencana Pengesahan RUU Minerba, IniRUU Minerba juga masih memuat pasal yang bisa mengancam hak asasi warga di sekitar kawasan tambang Dalam pasal 115, RUU tersebut menyatakan, "Setiap orang dilarang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang izin"Tim Ahli DPR: RUU Minerba Sulit Dirampungkan Periode

  • RUU Cipta Kerja Terhambat, PemerintahDPR Dinilai Cari

    Baca juga: RUU Minerba Dinilai Bisa Jadi Sandungan Advokasi Pertambangan Baik pemerintah maupun DPR, sebut dia, terkesan berusaha mencari celah agar pembahasan RUU ini dapat berjalan lancar Misalnya, dengan dimunculkannya pembahasan Rancangan UndangUndang Cipta Kerja dalam bentuk Omnibus Law RUU Minerba akhirnya disahkan Sidang Paripurna DPR Senayan, 16 Desember 2008, setelah dibahas lebih 4 tahun, ditengah kontraversi berbagai kalangan, khususnya masyarakat sipil Aksi walkout tiga fraksi (PKS, PKB, dan PAN) mewarnai sidang Panjangnya waktu pembahasan, ternyata tak merubah subtansi UU ini lebih baik dari pendahulunya(DOC) Makalah UU Minerba | Indriri Wahdaniah RUU Pelindungan Data: Komisi Independen Masih Jadi Perdebatan Pembahasan Rancangan Undangundang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo) serta DPR memasuki masa persidangan ketiga Namun, ada dua isu yang masih menjadi perdebatan yakni komisi independen dan segregasi dataRUU Pelindungan Data: Komisi Independen Masih Jadi

  • Izin Pertambangan – ICEL

    Sebagai organisasi nonpemerintah yang berpengaruh dalam memperjuangkan terwujudnya keadilan lingkungan yang berbasis nilainilai demokrasi, HAM, keadaban, keberlanjutan, negara hukum (rule of law), dan tata kelola pembangunan berkelanjutan yang baik (good sustainable development governance)Selain melakukan penolakan terhadap RUU itu, dalam konsolidasi akbar juga mengeluarkan sikap terkait perkembangan belakangan ini Meskipun menggunakan judul cipta kerja, nyatanya RUU ini malah membuat celaka para buruh “Kita hampir selalu kalahBuruh Tolak RUU Cilaka Malah Diteror – Serikat PekerjaOleh Sartika Nur Shalati ak ada yang lebih mengganggu selain menerima kabar buruk secara beruntun Bayangkan saja sejak pagi kau membaca berita menyebalkan dari laman beranda facebook Orangorang ramai menulis status umpatan ke pemerintah Isinya tentang RUU minerba yang disahkan diamdiam Sekaligus Iuran BPJS yang ikut naik 99% sehariMelalui RUU Minerba, Tak Ada Masa Depan Cerah Bagi

  • Online message

    We produce or supply Goods, Services, or Sources